Setelah polisi menggerebek rumah pasangan gay di ibu kota Belarusia, Minsk dan memukuli mereka secara brutal, petugas tidak merahasiakan bahwa tindakan keras tersebut terkait dengan tindakan serupa di negara tetangga, Rusia. Pasangan tersebut, Andrei dan Sasha, mengatakan pasukan keamanan meminta mereka membuka ponsel pintar mereka dan menyerahkan nama-nama “homoseksual di Minsk dan Moskow”. Mereka mengalami kekerasan dan ancaman sebagai bagian dari operasi yang mirip dengan yang dilakukan di Rusia.
Belarus adalah negara yang sangat konservatif meskipun telah mendekriminalisasi homoseksualitas pada tahun 1994. Presiden Lukashenko tidak mengakui pernikahan sesama jenis dan tidak memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak LGBTQ+. Belarus terlihat ingin mengikuti jejak Rusia dengan mengusulkan undang-undang yang melarang “propaganda gay”.
Komunitas LGBTQ+ di Belarus telah mengalami penindasan yang semakin memburuk, dengan banyak individu ditahan, dipukuli, dan dihadapkan pada tuduhan yang tidak adil. Banyak dari mereka yang merasa takut untuk mencari bantuan hukum atau melaporkan kejadian yang mereka alami.
Pemerintah Belarus telah memperketat kontrol terhadap hak-hak LGBTQ+, dengan menolak persetujuan untuk prosedur penegasan gender dan menghukum individu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan. Aktivis hak asasi manusia dan kelompok LGBTQ+ di Belarus mengalami penindasan yang semakin meningkat, dengan intimidasi, penangkapan, dan pemerasan yang menjadi bagian dari keseharian mereka.
Ketika tindakan keras terus berlanjut, banyak aktivis LGBTQ+ di Belarus memutuskan untuk meninggalkan negara dan mencari suaka di luar negeri. Mereka menghadapi stigma di masyarakat dan kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk hak-hak mereka.
Belarus perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak LGBTQ+ dan menghentikan penindasan yang terus berlanjut. Masyarakat internasional juga perlu memperhatikan situasi yang terjadi di Belarus dan memberikan dukungan kepada individu dan kelompok yang terkena dampak dari tindakan keras pemerintah.
